TIMES SOLO, JAKARTA – Gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimulai sejak 10 Oktober 2025 membawa secercah harapan akan meredanya konflik berkepanjangan yang telah menelan ribuan korban jiwa dan melumpuhkan infrastruktur vital di Jalur Gaza.

Kesepakatan ini lahir dari diplomasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar sebagai penjamin utama. Ketiganya memainkan peran krusial dalam membuka ruang dialog di tengah ketegangan dan krisis kepercayaan yang telah lama membelenggu kedua pihak.

“Kita menginginkan keadilan bagi rakyat Palestina dan hak kemerdekaan yang sesungguhnya. Perdamaian sejati tidak bisa dibangun di atas ketidakadilan,” tegas Baihaqi, Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI, dalam pernyataan resminya, Selasa (14/10)2025).

Pembebasan Tawanan dan Komitmen Internasional 

Sebagai bagian dari kesepakatan awal, kelompok Hamas telah menyerahkan tujuh tawanan Israel kepada Palang Merah Internasional (ICRC), yang kemudian dikonfirmasi oleh pihak militer Israel.

Menyusul langkah ini, Brigade Qassam sayap militer Hamas juga mengumumkan pembebasan 20 tawanan tambahan.

Sebagai bentuk balasan, pemerintah Israel menyatakan siap membebaskan 250 tahanan Palestina, dengan syarat semua sandera dikembalikan dengan selamat.

Langkah ini dinilai sebagai sinyal positif terhadap keseriusan kedua pihak dalam mengimplementasikan gencatan senjata.

Namun, situasi di lapangan masih jauh dari stabil. Kekosongan otoritas keamanan pascaperang telah memicu munculnya kelompok bersenjata kecil di berbagai wilayah Gaza, yang menyebabkan bentrokan sporadis di Gaza Utara dan Gaza Tengah dalam beberapa hari terakhir.

Tragedi Jurnalis Gaza: Potret Buram Perlindungan Sipil

Harapan akan kedamaian ternodai oleh kabar duka dari dunia jurnalistik. Saleh Al Jafarawi, jurnalis asal Gaza, dilaporkan diculik dan dibunuh oleh kelompok bersenjata yang tidak berada di bawah kendali otoritas resmi.

Peristiwa ini menambah panjang daftar korban dari kalangan media di zona konflik, dan menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap wartawan dan aktivis kemanusiaan masih sangat lemah

“Tanpa adanya perlindungan terhadap insan media dan pers, perdamaian tidak akan punya arti,” ungkap Baihaqi.

Ia menambahkan, gencatan senjata hanya akan menjadi solusi semu jika tidak dibarengi dengan komitmen internasional untuk menjamin hak-hak dasar rakyat Palestina dan mengakhiri pendudukan.

KTT Perdamain Gaza, Harapan Baru atau Ujian Berat?

Semua perhatian kini tertuju pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang direncanakan berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir.

Forum ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bersama Presiden Mesir Abdulfattah Al-Sisi, serta dihadiri oleh para pemimpin negara Timur Tengah dan organisasi internasional.

Tujuan utama KTT ini antara lain, memperkuat mekanisme pengawasan terhadap gencatan senjata, membangun kembali kepercayaan antara Hamas-Israel, serta menyusun kerangka rekonstruksi jangka panjang untuk Gaza, termasuk bantuan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan.

Namun, jalan menuju perdamaian tidak mudah. Tanpa dukungan politik dan keuangan yang konsisten dari komunitas internasional, serta keberanian para pemimpin lokal untuk keluar dari siklus kekerasan, semua langkah ini berisiko kembali gagal seperti sebelumnya.

Perdamaian Membutuhkan Keteguhan dan Keadilan 

Gencatan senjata di Gaza merupakan langkah awal yang penting dan memberikan harapan baru bagi masa depan rakyat Palestina. 

Namun, situasi masih rapuh. Ketiadaan otoritas yang kuat, ancaman kekerasan lokal, dan lemahnya perlindungan terhadap warga sipil menunjukkan bahwa tantangan menuju perdamaian sejati masih besar.

“Kini saatnya dunia bergerak lebih jauh dari sekadar gencatan senjata menuju keadilan, rekonsiliasi, dan kemerdekaan sejati bagi rakyat Palestina,” kata Baihaqi, menambahkan.(*)