TIMES SOLO, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana meluncurkan layanan baru yang tak biasa: kereta khusus petani dan pedagang. Rencananya, armada ini mulai beroperasi pada 28 September 2025.

Kabar tersebut pertama kali diungkapkan mantan Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, dalam forum Meet The Leaders di Jakarta, Sabtu (20/9/2025). “Ini kereta petani-pedagang yang rencananya akan diresmikan pada 28 September 2025,” ujar Didiek.

Tarif Murah untuk Rakyat Kecil

Didiek menjelaskan, KAI berupaya agar tarif kereta ini bisa masuk dalam skema subsidi pemerintah atau Public Service Obligation (PSO). Dengan begitu, para petani dan pedagang bisa menikmati perjalanan dengan harga terjangkau.

“Kalaupun tidak masuk PSO, KAI akan gunakan dana CSR. Ini bagian dari komitmen kami membangun transportasi berkelanjutan,” tambahnya.

Langkah ini menandai upaya KAI memperluas jangkauan layanan, bukan hanya bagi penumpang reguler, tetapi juga kelompok masyarakat kecil yang selama ini kerap mengandalkan transportasi darat murah untuk mengangkut barang dagangan.

Desain Ramah Pedagang

VP Public Relations KAI, Anne Purba, menyebut kereta khusus petani-pedagang ini berbasis kereta ekonomi (K3) dengan desain lebih leluasa dan efisien. Uji coba statis dilakukan 14–15 Agustus 2025 di Balai Yasa Surabaya Gubeng, disusul uji dinamis di lintas Surabaya Gubeng–Lamongan.

“Konsep desainnya mengedepankan kemudahan akses dan ruang angkut yang lebih luas,” ujar Anne. Dengan begitu, penumpang bisa membawa hasil bumi atau barang dagangan tanpa berdesakan, sekaligus tetap merasa aman selama perjalanan.

Analisis: Transportasi Rakyat yang Inklusif

Jika terealisasi, kereta khusus petani-pedagang ini bisa menjadi inovasi transportasi publik yang punya dampak sosial besar. Pertama, dari segi ekonomi: akses transportasi murah dan andal akan membantu petani serta pedagang kecil menekan biaya distribusi, yang kerap menjadi momok harga pangan di pasar.

Kedua, dari segi sosial: langkah ini mencerminkan wajah transportasi yang inklusif, di mana BUMN tak hanya melayani kalangan menengah dan atas, tetapi juga memberi ruang bagi kelompok rentan.

Ketiga, dari sisi kebijakan: penggunaan dana PSO atau CSR menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak semata berorientasi laba, tetapi juga keberlanjutan dan pemerataan akses.

Namun, tantangannya jelas. KAI harus memastikan keberlangsungan operasional kereta ini, mulai dari jadwal, kapasitas, hingga kualitas layanan. Jika tidak, inovasi ini hanya akan berhenti di seremoni peresmian.

Penantian Publik

Masyarakat, terutama di kawasan sentra produksi pangan seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, menanti realisasi layanan ini. Harapannya sederhana: perjalanan lebih murah, nyaman, dan hasil bumi sampai ke pasar dengan harga tetap bersaing.

Peluncuran kereta khusus petani-pedagang menjadi sinyal bahwa transportasi publik di Indonesia mulai menaruh perhatian pada mereka yang selama ini justru menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. (*)