TIMES SOLO, JAKARTA – Luas negara Palestina bila terbentuk nanti pasti akan berkurang, karena Israel terus menggerogoti tanah-tanah Palestina untuk perluasan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Minggu (21/12/2025) kemarin, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich mengumumkan bahwa Kabinet Israel telah menyetujui proposal perluasan 19 pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.

Keputusan itu jelas akan menjadi pukulan berat bagi negara Palestina ke depan dan menjadikan jumlah total permukiman baru dalam beberapa tahun terakhir menjadi 69.

Kabinet Israel telah menyetujui proposal untuk 19 pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki, kata menteri keuangan sayap kanan pada hari Minggu,

Pemerintah Israel juga terus mendorong pembangunan besar-besaran di wilayah tersebut dan ini akan semakin mengancam kemungkinan berdirinya negara Palestina.

Menurut Menteri Keuangan itu, Dengan total jumlah permukiman baru selama beberapa tahun terakhir menjadi 69, menjadikannya sebuah rekor baru.

Betzalel Smotrich adalah sosok yang selalu mendorong agenda perluasan permukiman di Tepi Barat. Permukiman terbaru tersebut termasuk dua permukiman yang sebelumnya dievakuasi selama rencana penarikan pasukan pada tahun 2005.

Persetujuan tersebut meningkatkan jumlah permukiman di Tepi Barat hampir 50% selama masa pemerintahan sayap kanan saat ini.

Pada tahun 2022, terdapat 141 permukiman di seluruh Tepi Barat. Setelah persetujuan terbaru, jumlahnya menjadi 210, menurut Peace Now, sebuah kelompok pengawas anti-permukiman.

Permukiman tersebut secara luas dianggap ilegal menurut Hukum Internasional.

Namun pemerintahan saya kanan Israel saat ini tidak menggubris tentang Hukum Internasional itu, dan mereka dengan agresif terus memperluas pemukiman Yahudi di tanah-tanah yang bukan miliknya, dan ini akan sangat mengkhawatirkan berkurangnya tanah Palestina.

Menyerang Lewat Geografi

Dalam sebuah diskusi hari Minggu (21/12/2025) kemarin di program "Beyond the News" Al Jazeera, terungkap Israel tampaknya "menyerang" dengan cara merubah geografi untuk melemahkan terbentuknya Negara Palestina.

Keputusan melegalkan pos-pos pemukiman baru di Tepi Barat itu adalah bagian dari proses untuk mempercepat pembentukan kembali geografi baru Palestina, sebelum demografi yang bersifat memaksakan perhitungannya pada pemukiman di masa depan.

Aktivitas pemukiman kaum Yahudi, sebagaimana terungkap dari fakta-fakta yang ada saat ini, bukan lagi alat untuk menekan lawan atau sebagai alat tawar-menawar politik, tetapi telah berubah menjadi strategi komprehensif yang tujuannya secara praktis melemahkan gagasan negara Palestina.

Caranya Israel memecah-belah dan memisahkan wilayah tersebut serta  membanjirinya dengan jaringan pemukiman dan pos terdepan yang membuat entitas Palestina yang seharusnya ada menjadi tanpa kedaulatan atau kesinambungan geografis.

Juga terungkap, bahwa Israel saat ini tidak mengelola konflik tersebut, melainkan berupaya menyelesaikannya secara geografis, memanfaatkan kedok politik domestik sayap kanan dan diamnya internasional yang berkisar antara ketidakberdayaan dan keterlibatan.

Seorang profesor ilmu politik di Universitas Birzeit, Dr. Ghassan Khatib meyakini, bahwa percepatan aktivitas permukiman baru-baru ini bukanlah kebetulan, tetapi terkait dengan upaya Israel yang jelas untuk mengakhiri kemungkinan terbentuknya negara Palestina. (*)