TIMES SOLO, MATARAM – Serikat Tani Nelayan (STN) mendesak pemerintah segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Desakan STN ini muncul di tengah gelombang aksi massa yang merebak dalam dua bulan terakhir di berbagai wilayah Indonesia, menyoroti konflik agraria sebagai akar dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin nyata.

Menurut Ketua Umum STN, Ahmad Rifai, revisi regulasi ini krusial agar organisasi masyarakat tani dapat dilibatkan secara aktif dalam Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional, termasuk dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerah.

“Sangat tidak logis jika percepatan reforma agraria dilakukan tanpa melibatkan organisasi yang secara langsung memperjuangkan hak-hak agraria petani, yang telah terbukti aktif dalam menyelesaikan kasus konflik agraria,” tegas Ahmad Rifai dalam pernyataannya, Rabu (1/10/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, sebagian besar petani Indonesia hanya memiliki lahan di bawah 0,5 hektare. Jumlah petani kecil terus meningkat, namun akses mereka terhadap tanah dan air kian terbatas.

Kondisi ini berdampak langsung pada tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan. Pada Maret 2024, tercatat 47,94 persen penduduk miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian, menandakan lemahnya distribusi sumber daya bagi petani.

Presiden Prabowo Soroti Dominasi "Serakahnomics"

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyinggung dominasi kelompok yang disebutnya sebagai "serakahnomics", yang terdiri dari oligarki, pihak asing, dan pejabat korup. Kelompok ini disebut menguasai lebih dari 50 persen sumber daya alam dan tanah di Indonesia.

“Kami mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo untuk mengonsolidasikan persatuan nasional, dimulai dari lapangan agraria. Ini adalah syarat utama menjaga keamanan dan kesatuan nasional,” ujar Rifai.

STN menilai langkah Presiden Prabowo dalam membongkar struktur penguasaan sumber daya oleh elite ekonomi dan politik patut diapresiasi, namun perlu diikuti dengan tindakan konkret di lapangan.

STN mencatat bahwa hingga akhir 2024, capaian redistribusi lahan reforma agraria baru mencapai 26 persen dari target nasional sebesar 9 juta hektare. Ini menunjukkan perlunya pembenahan dalam pelaksanaan kebijakan agar lebih inklusif.

“Tanpa partisipasi langsung organisasi petani, program reforma agraria sulit berjalan efektif. Aspirasi petani harus menjadi dasar perumusan dan implementasi kebijakan,” tambah Rifai.

Serukan Persatuan Bangsa untuk Keadilan Agraria 

STN juga mengkritisi komposisi Tim Reforma Agraria yang dinilai belum ideal. Beberapa kementerian strategis seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum dilibatkan secara maksimal.

Padahal, integrasi lintas sektor sangat penting untuk mendorong kedaulatan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Reforma agraria yang konsisten, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, adalah langkah nyata menuju kemakmuran rakyat sebagaimana sila kelima Pancasila,” kata Rifai.

Rifai menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu dalam mendorong reforma agraria yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Bersama, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mewujudkan reforma agraria,” tandas Ketua Umum STN, Ahmad Rifai (*)