TIMES SOLO, MATARAM – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memberikan tanggapan tegas terhadap langkah Pemerintah Inggris yang secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Melalui Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri KAMMI, Muhammad Baihaqi, organisasi ini menyambut pengakuan tersebut sebagai langkah diplomatik penting, namun mengingatkan bahwa hal itu belum menyentuh akar permasalahan.

“Ini jelas sebuah keterlambatan. Selama puluhan tahun rakyat Palestina hidup dalam penindasan, agresi, blokade, pembantaian, dan kelaparan. Pengakuan ini tidak boleh berhenti di tataran simbolis. Palestina membutuhkan pembebasan sejati, keadilan, dan hak menentukan nasib sendiri,” tegas Baihaqi, dalam pernyataannya, Selasa (23/9/2025).

Menurut Baihaqi, meski pengakuan dari Inggris memiliki nilai strategis, sejarah kelam yang melekat dalam Deklarasi Balfour 1917 tetap menjadi catatan penting. Ia menilai bahwa Inggris memiliki "hutang sejarah besar" kepada rakyat Palestina.

Penderitaan Warga Gaza Berlanjut Sejak 7 Oktober 2023

Dalam pernyataannya, Baihaqi juga menyoroti situasi terkini di Jalur Gaza yang telah memasuki hari ke-715 sejak meletusnya agresi besar-besaran pada 7 Oktober 2023.

Menurut Baihaqi, penderitaan rakyat Palestina semakin diperparah oleh blokade ketat zionis yang masih berlangsung.

“Momentum besar sejak Thufanul Aqsha pada 7 Oktober 2024 telah membuka mata dunia. Solidaritas global terus menguat, mulai dari aktivis, jurnalis, hingga gerakan sipil dan pemuda. Tapi sayangnya, banyak negara masih sebatas mengutuk tanpa tindakan nyata,” paparnya.

Ia juga menyinggung inisiatif masyarakat sipil internasional seperti Sumud Flotilla, yang menjadi simbol bahwa dunia menginginkan aksi nyata, bukan hanya pernyataan politik kosong.

“Gerakan nyata seperti Sumud Flotilla membuktikan bahwa dunia sipil ingin berbuat lebih dari sekadar kata-kata. Ini yang harus kita apresiasi, sekaligus menjadi kritik untuk negara-negara yang masih pasif,” lanjut Baihaqi.

Dorongan untuk Indonesia Ambil Peran Aktif di Forum Internasional 

KAMMI mendesak Pemerintah Indonesia agar menggunakan momentum pengakuan Inggris ini untuk mendorong langkah-langkah konkret di forum-forum internasional seperti PBB, OKI, dan ASEAN.

“Saatnya dunia menerjemahkan solidaritas menjadi tindakan nyata bagi rakyat Palestina,” tandas Baihaqi.

Pengakuan Inggris atas Palestina dinilai sebagai kemajuan diplomatik yang perlu diikuti dengan kebijakan nyata dan keberanian politik. Namun, KAMMI menegaskan bahwa perjuangan rakyat Palestina belum selesai, dan dunia internasional masih memikul tanggung jawab moral serta politik untuk memastikan kemerdekaan Palestina yang sejati.(*)