TIMES SOLO, SURAKARTA – Pembangunan desa di Indonesia saat ini tumbuh sangat luar biasa seiring dengan digelontorkannya Dana Desa (DD) setiap tahunnya oleh pemeritah. Dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit telah merubah wajah desa menjadi penyokong laju pembangunan bangsa.

Namun pada sisi lain adanya DD membuat pemerintah harus lebih ekstra dan waspada dalam pengawasannya. Tidak sedikit terjadi kasus korupsi yang menjerat para birokrat desa karena penyalahgunaan dan peyelewengan Dana Desa.

Bicara tentang korupsi bukan terbatas hanya persoalan di kota besar dan pejabat tinggi negara semata, namun juga sudah merembes hingga ke tingkat pedesaan. Gelontoran DD yang harusnya untuk membangun infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik justru dimanipulasi laporannya serta disalahgunakan peruntukannya.

Situasi ini menegaskan betapa pentingnya penguatan sistem transparansi anggaran di tingkat desa. Seiring dengan perkembangan jaman jawaban paling strategis dan realistis adalah dengan digitalisasi. 

Digitalisasi bukan sekadar penggunaan komputer saja, tetapi transformasi tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh melalui teknologi informasi demi menciptakan keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi publik.

Salah satu akar terjadinya korupsi di desa adalah minimnya warga desa dalam mendapatkan akses informasi. Banyak masyarakat tidak mengetahui secara detail berapa jumlah dana desa yang diterima, untuk apa digunakan, serta bagaimana proses pengadaannya dilakukan. 

Ketertutupan informasi inilah yang menjadi ruang gelap bagi praktik manipulasi. Digitalisasi mampu membongkar ruang gelap tersebut dengan menyediakan akses data real-time yang dapat dipantau oleh seluruh warga.

Website desa, dashboard keuangan berbasis digital, serta publikasi laporan kegiatan melalui media sosial merupakan contoh instrumen digital yang membuat pengelolaan dana desa dapat diawasi secara terbuka. Ketika warga bisa melihat rincian anggaran dan progres pembangunan hanya melalui ponsel, maka setiap penyimpangan bisa cepat terdeteksi dan menjadi perhatian publik. 

Digitalisasi Kunci Desa Anti Korupsi

Era teknologi informasi melanda seluruh negeri, hal tersebut membawa keuntungan dan dampak positif bagi desa dalam memerangi korupsi. Digitalisasi memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada warga masyarakat. Dengan adanya sistem e-musrenbang, forum diskusi publik online, hingga kanal pengaduan digital, masyarakat dapat berkontribusi lebih aktif dalam menentukan arah pembangunan.

Partisipasi publik yang kuat merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan korupsi di desa. Pemerintah desa tidak lagi bekerja sendirian, melainkan dalam pengawasan kolektif bersama warga. 

Dengan keterlibatan aktif masyarakat, ruang penyimpangan secara otomatis semakin sempit. Digitalisasi menjadikan transparansi bukan hanya slogan, tetapi praktik nyata yang dihidupi oleh warga desa.

Selain transparansi dan partisipasi, digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi. Proses pencatatan data kini dapat dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi. Setiap transaksi dari pengajuan proyek sampai laporan kemajuan dapat terekam secara otomatis dalam sistem. Dokumen tidak mudah hilang sera tidak mudah dimanipulasi dan meninggalkan jejak audit yang jelas.

Hal tersebut sangat penting untuk mendorong akuntabilitas Jika nantinya terjadi penyimpangan oleh para oknum. Aparat penegak hukum maupun auditor dapat menelusuri data secara lebih cepat dan presisi. Digitalisasi bertindak sebagai pagar sistem yang mencegah, bukan hanya menghukum setelah terjadi korupsi.

Namun digitalisasi tidak serta-merta dapat diterapkan tanpa hambatan yang ada. Ketimpangan akses internet, rendahnya literasi digital perangkat desa, hingga resistensi dari oknum yang merasa dirugikan oleh transparansi adalah tantangan nyata. Teknologi tidak akan berarti jika tidak diiringi dengan komitmen politik dan integritas moral. 

Agar digitalisasi dapat terwujud maka penguatan kapasitas sumber daya manusia desa menjadi kunci. Pelatihan pengelolaan sistem digital, pendampingan transformasi data, dan peningkatan literasi teknologi bagi warga harus berjalan seiring dengan penerapan perangkat digital. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa digitalisasi desa bukan hanya proyek simbolik, melainkan transformasi serius yang didukung infrastruktur dan regulasi.

Selain itu sinergi dari pihak eksternal termasuk lembaga pendidikan tinggi sangat dinanti guna mewujudkan digitalisasi desa. Kampus masuk desa menjadi jalan terwujudnya peningkayan kompetensi para aparat desa termasuk warganya.

Memerangi korupsi di desa bukan hanya soal memperbaiki sistem, tetapi juga membangun budaya baru yang menempatkan kejujuran dan keterbukaan sebagai nilai hidup. Digitalisasi adalah jembatan menuju budaya tersebut. Ia bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan desa yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Jika desa bebas dari korupsi, maka pembangunan nasional akan berdiri di atas pondasi yang kuat. Desa anti korupsi bukan sekadar mimpi. Ia adalah masa depan yang dapat kita wujudkan bersama dimulai dari keberanian untuk berubah, dari teknologi yang memberdayakan, dan dari komitmen untuk bertindak jujur.

***

*) Oleh : Dr. Hadis Turmudi, M.H., Dosen STMIK AMIKOM.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.